JAKARTA || SUARANEGERI – Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh kembali memaparkan capaian kinerja periode Agustus-November 2023 ke Kementerian Dalam Negeri, Sabtu, 18 November 2023.
Dalam paparannya, periode tanggal 16 Agustus – 14 November 2023 telah melakukan 227 kegiatan. Adapun capaian selama periode itu, antara lain, Tingkat Inflasi Agustus – Oktober berfluktuatif. Pada Bulan Agustus sebesar 2,2 %, September sebesar 1,19 %, meningkat Bulan Oktober menjadi 2,92%.
Untuk Penanganan Stunting telah diintervensi sebanyak 51.215 Balita (Stunting dan Risiko Stunting) dan telah mengalami progres perbaikan sebanyak 1.106 balita (BB Normal, TB Normal dan Gizi Baik). Penanganan Anak Tidak Sekolah dari 48 ribu ATS terus mengalami penurunan di angka 32 ribu. Menurun 7.523 orang.
Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif. Pada Triwulan II 6,41 % meningkat pada triwulan III sebesar 7,5 %. Penanganan kemiskinan ekstrem yang turun dari angka 2,94% pada 2022 menjadi 0,75%. Selain itu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun dari Agustus 2023 sebesar 2,27 %, turun 0,07% poin dibanding Agustus 2022.
Dari sisi Pelayanan Publik dilakukan pengembangan layanan pada RSUD seperti pemasangan ring jantung, pelayanan bedah jantung terbuka, pelayanan patologi anatomi, pelayanan radio terapi pemeriksaan kanker, pelayanan hemodialisa, pelayanan MRI, Pelayanan Uronefrologi dan pelayanan pemeriksaan jantung dengan echocardiography. Selain itu Jumlah dokter Spesialis sebanyak 145 Orang yang tersebar di 14 RS se-Sulbar. Sementara pada sisi perizinan Pemprov telah mengeluarkan 460 perizinan pada triwulan II214 perizinan pada triwulan III.
Untuk serapan anggaran Sulbar mencapai 71,86 % per November 2023, berada pada peringkat 4 se-Indonesia.
Pj. Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh berterima kasih atas kinerja OPD serta dukungan masyarakat bersama-sama menyelesaikan permasalahan daerah, utamanya terkait permasalahan 4+1 Sulbar.
“Mari terus menghadirkan inovasi atau terbosan dalam menata pemerintahan dan berdampak langsung kepada masyarakat,’ ucap Zudan.
Dalam paparannya Sestama BNPP ini juga mengurai beberapa prestasi kinerja pemprov Sulbar serta mengapresiasi OPD yang meriah penghargaan, diantaranya
Penghargaan Indonesia Awards 2023 dari MNCM atas Penerapan Aplikasi Srikandi. Penghargaan dari Arsip Nasional RI sebagai Pemerintah Daerah yang telah menerapkan SPBE Melalui Aplikasi SRIKANDI Pada Seluruh Perangkat Daerah. Sulbar juga menjadi instansi terbaik kedua Pemanfaatan aplikasi Srikandi.
Penghargaan lainnya, Sulbar Terbaik II Wilayah Sulawesi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah TP2DD, Penghargaan Apresiasi Pembinaan Program Kampung Iklim (Proklim) Tingkat Nasional Tahun 2023, Penghargaan Dana Insentif Fiskal pengendalian inflasi.
Kepala Bappeda Sulbar Junda Maulana menambahkan, dari capaian kinerja pemprov selama periode Agustus-November telah mendapat apresiasi dari Kemendagri.
“Hal ini tidak lepas dari arahan Pj Gubernur dalam mendapingi OPD menjalankan setiap program dan memastikan program yang dijalanklan sesuai harapan masyarakat,” ucap Junda.
Kepala BPKPD Sulbar Amujib yang juga turut mendampingi Pj Gubernur melihat secara umum kinerja pemprov Sulbar terus mengalami kemajuan, seperti pada serapan anggaran yang melampaui rata-rata nasional. Namun, sebagaimana arahan dari tim evaluator diharapkan capaian kinerja pada triwulan III ini dapat lebih baik lagi kedepan.
“Serapan anggaran bagaimana agar bisa lebih disiplin, elektonifikasi pembayaran lebih ditingkatkan, termasuk PDRB, meningkatkan kordinasi OPD salah salah satunya mendahulukam belanja yang sudah bisa direalisakan dan kita berharap ada tender pra DPA. Kemudian memberikan ruang uang muka bagi pihak ketiga,” urainya.
Inspektur Inspektorat Sulbar M. Natsir juga turut bangga atas hasil evaluasi tim eveluator kemendagri terhadap laporan kinerja Pemprov Sulbar di Triwulan III ini.
“Tim evaluator sangat apresiasi dan kagum dengan keberhasilan pak gubernur di triwulan III, sudah banyak kemajuan, dan itu sangat menggembirakan,” kata Natsir.
Untuk kedepannya, salah satu menjadi poin untuk diperhatikan terkait nilai pengawasan Lingkup Pemprov Sulbar. “Angka nilai pengawsan sudah harus anaik dan itu akan mencajadi capaian tersendiri ke depan,” ucap Natsir.
Selain itu, terkait pelayanan publik yang terus di dorong agar kehadiran pemerintah betul-betul dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Termasuk masalah kemudahan perizinan.(*)
Laporan: Dirman
