MAMUJU, Mediasuaranegeri.com – Gubernur Suhardi Duka menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Sulawesi Barat.
Penegasan itu disampaikan saat menghadiri Stakeholder’s Day 2026 yang digelar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Barat di Gedung Keuangan Negara (GKN) Mamuju, Kamis (30/4/2026).
Kegiatan bertema “Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” tersebut menjadi forum strategis memperkuat sinergi pengelolaan keuangan negara dan pembangunan sektor bahari di Sulbar.
Dalam keynote speech-nya, Suhardi Duka menekankan arah pembangunan Sulawesi Barat harus sejalan dengan visi Panca Daya, khususnya pada poin penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pelayanan publik.
Menurutnya, integritas dan akuntabilitas merupakan prinsip utama yang terus dijaga bersama Sekretaris Provinsi Sulbar dalam menjalankan roda pemerintahan, terutama pada sektor kelautan yang menjadi sumber penghidupan sebagian besar masyarakat pesisir.
“Pemerintahan yang baik harus menghadirkan pelayanan dasar yang berkualitas dan pengelolaan anggaran yang benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tegas Suhardi Duka.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Sulbar, Syakran Rudi, mengatakan pembangunan daerah saat ini diarahkan pada konsep Ekonomi Biru (Blue Economy). Ia mendorong seluruh lembaga dan pemerintah daerah memaksimalkan belanja APBD maupun APBN agar program prioritas pemerintah dapat berjalan optimal.
Program tersebut di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Merah Putih.
Syakran juga mengungkapkan bahwa GKN Sulbar telah meluncurkan Fakultas Hukum Keuangan Negara sebagai upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan dan tata kelola keuangan.
“Kami ingin memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan profesional dan akuntabel melalui peningkatan kompetensi aparatur,” ujarnya.
Dalam sesi diskusi, Direktur Pengelolaan Sumberdaya Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Syahril Abdul Raup, memaparkan tantangan besar sektor perikanan Sulbar.
Ia menyebut mayoritas nelayan di Sulbar masih menggunakan armada di bawah 5 GT sebanyak 11.231 unit, sedangkan armada di atas 5 GT hanya sekitar 1.252 unit. Kondisi itu dinilai berdampak terhadap produktivitas dan kesejahteraan nelayan.
Selain itu, sektor perikanan juga dihadapkan pada ancaman perubahan iklim, illegal fishing, overfishing, hingga degradasi lingkungan laut.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar, Safaruddin, menyampaikan sejumlah usulan kepada pemerintah pusat guna memperkuat kapasitas nelayan lokal.
Usulan tersebut meliputi pengadaan fishfinder atau alat pelacak ikan, penguatan sarana dan prasarana penangkapan ikan, hingga pembangunan cold storage dan ice storage di wilayah Sulawesi Barat.
Pada kesempatan itu, DKP Sulbar juga menerima penghargaan Indikator Kinerja Pengelolaan Anggaran (IKPA) APBN Tahun 2025 dari DJPb Sulbar sebagai Terbaik Kedua kategori realisasi anggaran.
Safaruddin menyebut penghargaan tersebut menjadi bukti komitmen DKP Sulbar dalam menjalankan pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel sesuai arahan Gubernur Sulbar.
“Prestasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan di Sulawesi Barat,” katanya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapolda Sulbar, Kepala BPPMHKP Wilker Mamuju, serta sejumlah pejabat tinggi pratama dan peserta dari berbagai instansi, baik secara langsung maupun daring.
***
