BERITA SULBAR

Pembukaan Jalan diPerbatasan Sulbar – Sulteng Memicu Konflik Antara Masyarakat

Ket foto: (Masker hijau) Sekcam Pasangkayu bersama (kiri) Kapolsek Pasangkayu didampingi beberapa anggota polsek dilokasi perbatasan serta Babinsa Koramil 1427-01/Pky

SUARANEGERI || PASANGKAYU – Warga diperbatasan antara Sulawesi barat (Sulbar) dengan Sulawesi tengah (Sulteng) nyaris bentrok. Hal tersebut dipicu adanya upaya paksa masyarakat Kabupaten Donggala melakukan pembukaan jalan di kebun milik masyarakat diwilayah Dusun Putih Mata, Desa Pakawa, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulbar.

Dua kelompok masyarakat diwilayah perbatasan Kab. Pasangkayu Sulbar dan Kab. Donggala Sulteng tersebut nyaris bentrok. Pasalnya, adanya upaya paksa oleh masyarakat Donggala yang dipimpin Kepala Desa Ambulawa melakukan penggusuran pembukaan jalan di kebun milik masyarakat diwilayah Dusun Putih Mata, Desa Pakawa, Kabupaten Pasangkayu pada tanggal minggu (21/6/2020) kemarin.

Sengketa perbatasan antara provinsi tersebut sudah sejak lama belum tuntas. Bahkan kondisi ini diperkeruh dengan terbitnya keputusan mentri dalam negeri nomor 60 tahun 2018 yang ditolak pemerintah provinsi sulawesi barat karena dinilai hanya menguntungkan sepihak.

Terkait hal tersebut, Menurut masyarakat setempat, sengketa perbatasan antara kedua wilayah itu tidak menjadi persoalan bagi mereka seandainya tidak diikuti upaya penguasaan lahan dari pihak Prmkab Donggala. Itulah yang membuat masyarakat Dusun Putih Mata, Desa Pakawa resah dan selalu was-was.

Herdianto salah satu warga Dusun Putih Mata pada saat di wawancarai di lokasi, Senin (22/6/2020) mengatakan bahwa, pihaknya sudah lama mendapat intimidasi maupun tindakan pengusiran dari warga donggala dengan cara membakar pondok dan traktor warga, termasuk memanen buah sawit warga Putih Mata secara paksa.

“Kami meminta Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Pusat agar permasalahan ini segera diselesaikan. Kami sudah tidak nyaman selalu di intimidasi dan ini bisa menjadi pemicu terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.” Tutur Herdianto.

Selain itu, Pihaknya juga berharap agar Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulbar dan Pemerintah Pusat segera menyelesaikan sengketa perbatasan tersebut untuk menghindari konflik berkepanjangan antara masyarakat donggala dan pasangkayu yang bisa berujung kerusuhan antar kelompok. [J/A]

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top