JAKARTA, Mediasuaranegeri.com – Estafet kepemimpinan di jajaran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat resmi mengalami pergantian. Jaksa senior Sukarman Sumarinton, SH.,MH kini menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Barat setelah dilantik langsung oleh Jaksa Agung Republik Indonesia di Aula Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu, 16 Juli 2025.
Dalam pelantikan tersebut, Jaksa Agung turut melantik sejumlah pejabat eselon II lainnya di lingkungan Kejaksaan, termasuk Dr. H. Andi Darmawangsa, SH., MH yang sebelumnya menjabat sebagai Kajati Sulbar.
Andi Darmawangsa secara resmi mendapat promosi dan kepercayaan untuk menduduki jabatan strategis sebagai Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia.
Pelantikan ini menjadi bagian dari langkah strategis Kejaksaan dalam memperkuat struktur organisasi dan meningkatkan kinerja institusi dalam menjalankan tugas penegakan hukum, khususnya dalam penanganan tindak pidana khusus dan penyelesaian perkara yang berkeadilan.
Dengan pengangkatan Sukarman Sumarinton sebagai Kajati Sulbar yang baru, diharapkan mampu membawa semangat baru dalam membangun integritas dan profesionalisme di tubuh Kejati Sulawesi Barat, serta memperkuat sinergi bersama aparat penegak hukum lainnya di daerah.
Sukarman Sumarinton dikenal sebagai sosok jaksa yang berpengalaman dan telah menempati sejumlah posisi penting dalam kariernya. Atas dedikasinya diharapkan mampu melanjutkan berbagai program strategis yang telah dirintis pendahulunya serta menjawab tantangan hukum di Sulawesi Barat, yang terus berkembang seiring dinamika sosial dan pembangunan wilayah.
Sementara itu, promosi yang diterima oleh Dr. H. Andi Darmawangsa menjadi bentuk apresiasi atas kinerjanya selama menjabat di Sulbar. Selama masa kepemimpinannya, Kejati Sulbar mencatat sejumlah pencapaian penting, termasuk dalam penanganan kasus korupsi dan penguatan fungsi intelijen kejaksaan.
Rotasi jabatan di lingkungan Kejaksaan Agung merupakan agenda rutin yang tidak hanya sebagai penyegaran organisasi, tetapi juga sebagai bentuk komitmen lembaga dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, serta profesionalisme jaksa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. (*)
***
