SUARANEGERI || Pasangkayu – DPRD Kabupaten Pasangkayu Kembali melakukan Rapat dengar pendapat (RDP) dengan Tim gugus tugas (TGT) penanganan dan Pencegahan Covid-19 Kabupaten Pasangkayu diruang Aspirasi DPRD Pasangkayu, Jumat, 17/4/2020.
Rapat dengar pendapat tersebut dilakukan untuk mengevaluasi progres penanganan dan Pencegahan covid-19 di Kabupaten Pasangkayu sejak ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) non alam.
RDP ini juga merupakan yang ke tiga kalinya yang dilakukan DPRD sejak terbentuknya Tim Gugus Tugas Covid-19 di Kabupaten Pasangkayu.
Sejumlah fakta baru dan permasalahan muncul dan dipertanyakan oleh DPRD, seperti penanganan ODP, PDP dan OTG yang dinilai tidak terarah dan terukur.
Anggota DPRD Pasangkayu Herman Yunus, pada saat RDP berlangsung, mengkritisi kinerja tim gugus tugas yang dinilai tidak maksimal dalam penanganan covid-19 di Kabupaten Pasangkayu.
Untuk itu pihaknya mengusulkan agar dibentuk pansus, untuk mengawal kerja-kerja Tim Gugus Tugas dalam penanganan virus Corona di Pasangkayu.
“Apa yang dilakukan tim gugus tugas saat ini masih belum jelas tolak ukurnya. Masih banyak yang tumpang tindi dan jalur koordinasi antara OPD tidak berjalan, sehingga kinerja tim gugus tidak begitu terlihat. Untuk itu saya mengusulkan untuk di bentuk pansus terhadap penanganan covid ini.” Tuturnya Herman.
Selain itu, Nazaruddin yang juga anggota DPRD Pasangkayu mempertanyakan ketidak singkronan data ODP yang dirilis Tim gugus tugas dengan volume arus orang masuk di Perbatasan. Untuk itu ia meminta tim gugus untuk berhati-hati dalam menyajikan data.
“Arus orang masuk dengan sajian data ODP dari tim gugus sangat tidak berbanding lurus sehingga perlu penjelasan dari pihak dinkes mengenai data ril ODP yang sebenarnya.” Kata Nasaruddin
Sementara itu, Juru Bicara Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Pasangkayu, Suri Fitriah, mengatakan bahwa, data yang dikeluarkan Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Pasangkayu berdasarkan data yang diberikan oleh Dinas Kesehatan.
“Data yang kita update setiap hari merupakan data yang diberikan Dinas Kesehatan yang kita jabarkan berdasarkan wilayah penyebarannya.” Jelasnya Suri Fitriah. [adv/**]
