PASANGKAYU, Mediasuaranegeri.com – Proyek pembangunan/peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan air bersih perpipaan di Desa Saptanajaya, Kecamatan Doripoku, Kabupaten Pasangkayu, kembali menuai sorotan tajam. Proyek yang melekat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pasangkayu tersebut bersumber dari APBD tahun 2023 dengan nilai fantastis mencapai Rp 2.790.000.000.
Berdasarkan informasi, proses tender proyek dimaksud telah rampung sejak 13 Oktober hingga 03 November 2023. Namun ironisnya, hingga pertengahan tahun 2025 ini, proyek yang diklaim untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat itu justru diduga kuat tidak berfungsi dan terkesan mangkrak.
Salah satu tokoh masyarakat Desa Saptanajaya yang ditemui beberapa waktu lalu mengaku kecewa berat terhadap proyek tersebut. Ia menilai proyek SPAM ini hanya menjadi ajang pemborosan anggaran daerah, sebab hingga kini air tak kunjung mengalir, sementara miliaran rupiah uang rakyat sudah dihabiskan.
“Sejak dibangun sampai sekarang tidak ada manfaatnya. Air tidak mengalir, masyarakat tidak menikmati apa-apa. Bahkan informasi yang kami ketahui, program serupa kembali dianggarkan pada tahun 2024. Ini patut dipertanyakan, kenapa program yang sama muncul dua kali sementara yang lama saja tidak berfungsi,” ujarnya dengan nada kesal.
Lebih miris lagi, proyek yang digadang-gadang menjadi solusi kebutuhan air bersih masyarakat itu kabarnya belum diserahterimakan ke pihak desa. Pemerintah Desa Saptanajaya pun disebut menolak serah terima karena jaringan SPAM tersebut tidak berfungsi alias mati total.
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar. Bagaimana proses perencanaan, pengawasan, hingga pelaksanaan proyek sebesar itu bisa berjalan tanpa memastikan fungsi dan kebermanfaatannya bagi masyarakat? Jika benar program ini kembali dianggarkan pada 2024, maka dugaan pemborosan anggaran publik pun semakin menguat.
Proyek SPAM Desa Saptanajaya kini diduga mangkrak sejak tahun anggaran 2024 dan hingga akhir 2025 ini belum menunjukkan kejelasan penyelesaian. Publik mendesak agar Dinas PUPR Pasangkayu tidak menutup mata dan segera memberikan penjelasan terbuka terkait polemik ini. Aparat pengawas internal maupun eksternal juga diharapkan turun tangan mengusut tuntas agar terang benderang apakah ada dugaan kesalahan administrasi, kelalaian, atau bahkan penyimpangan dalam proyek miliaran rupiah tersebut.
Pada akhirnya, masyarakat hanya menuntut satu hal: kejelasan dan tanggung jawab. Sebab air bersih adalah kebutuhan dasar, sementara miliaran rupiah anggaran rakyat bukanlah angka kecil yang bisa dibiarkan hilang tanpa manfaat. Pemerintah daerah pun kini ditantang untuk membuktikan komitmen transparansi dan keberpihakan pada kepentingan publik, bukan sekadar proyek yang berhenti sebagai tumpukan pipa tanpa fungsi.
Hingga berita ini terbit, redaksi Mediasuaranegeri belum mendapatkan penjelasan resmi dan akan menindaklanjuti melakukan konfirmasi ke Dinas terkait dan APH.(Dr)
***
