MAMUJU, Mediasuaranegeri.com – Proyek pembangunan drainase di Jalan Kartini, Kelurahan Rimuku, Kabupaten Mamuju, kembali memantik sorotan publik. Warga sekitar menilai pekerjaan yang menggunakan anggaran sekitar Rp170 jutaan tersebut terkesan asal jadi dan tidak mencerminkan kualitas pengerjaan yang baik. Proyek ini diketahui melekat pada Dinas perumahan dan kawasan permukiman (Perkim) Provinsi Sulawesi Barat, tahun anggaran 2025, bersumber dari dana aspirasi atau Pokok Pikiran (Pokir) salah satu anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat.
Di beberapa titik, kondisi drainase disebut jauh dari harapan. Warga menduga kuat adanya pengurangan kualitas pekerjaan demi mengejar keuntungan lebih dari pelaksana proyek. Ironisnya, di lokasi juga tidak ditemukan papan proyek yang semestinya menjadi bagian penting dari transparansi informasi publik, mulai dari nilai anggaran, sumber dana, hingga masa pelaksanaan pekerjaan.
“Kalau seperti ini kualitasnya, tentu masyarakat yang jadi korban. Drainase itu kan vital untuk aliran air. Kalau dibuat asal-asalan, dampaknya banjir dan kerusakan lingkungan ke depan yang menanggung kita semua,” keluh salah satu warga setempat.
Sementara itu, Ketua LSM LP Tipikor Nusantara Sulbar, Rusdin Ahmad menilai, ketiadaan papan proyek bahkan dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap regulasi. Padahal, pemasangan papan informasi proyek merupakan kewajiban agar publik mengetahui siapa pelaksana, berapa nilai anggaran, dan batas waktu pengerjaan. Hal ini menjadi penting untuk mencegah praktik-praktik yang mengarah pada penyimpangan penggunaan anggaran.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemukiman Reski saat dikonfirmasi mengakui bahwa proyek tersebut merupakan anggaran aspirasi DPRD provinsi dan dinyatakan telah selesai. Meski begitu, ia tidak menampik adanya keluhan terkait kualitas sejumlah ruas drainase, namun demikian untuk beberapa ruas yang dinilai asal jadi, pihaknya sudah menyampaikan dan peringatkan agar diperbaiki.
“Iya ini juga kami instruksikan kemarin kepada rekanan untuk memperbaiki,” tulisnya singkat melalui pesan whatsapp, Jumat 26 Desember 2025
Namun, jawaban tersebut dinilai belum menjawab kegelisahan publik sepenuhnya. Pasalnya, persoalan kualitas pembangunan bukan hanya soal diperbaiki setelah disorot, tetapi bagaimana memastikan sejak awal pengerjaan dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai standar teknis.
Proyek drainase seharusnya menjadi solusi bagi persoalan genangan air dan infrastruktur lingkungan. Tapi jika dikerjakan serampangan, yang tersisa justru kecemasan publik serta hilangnya kepercayaan terhadap pengelolaan anggaran daerah.
Masyarakat kini berharap pihak berwenang, baik dinas teknis maupun legislatif pengusul anggaran, tidak sekadar lepas tangan. Diperlukan pengawasan serius, evaluasi terhadap kontraktor pelaksana, serta transparansi penuh agar proyek yang menggunakan uang rakyat tidak sekadar menjadi formalitas belaka, apalagi hanya meninggalkan persoalan baru di kemudian hari.
Dirman
***
