Palu, mediasuaranegeri.com – Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola membuka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulteng, dihadiri Wakajati Sulteng, Kepala Perwakilan BI Sulawesi Tengah, Anggota TPID Provinsi dan para Bupati/Walikota Palu Se- Provinsi Sulteng. Di Hotel Sentral Palu, Senin 26 November 2018.
Kepala Biro Adminitrasi Perekonomian Setda Provinsi Sulawesi Tengah Richard A. Djanggola menyampaikan bahwa kegiatan High Level Meeting TPID Provinsi Sulteng dilaksanakan sesuai dengan Program Kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sulteng Tahun 2018 dengan maksud peningkatan koordinasi antar anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sulteng dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah.
Lanjut Kepala Biro Adm Perekonomian menyampaikan bahwa acara Hight Level Meeting TPID bertujuan untuk melakukan Evaluasi terhadap Perkembangan Inflasi sampai pada triwulan III Tahun 2018 dan menjaga stabilitas harga menjelang Natal dan Tahun Baru serta saling Tukar Informasi antar anggota TPID terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan di OPD.
Selanjutnya Gubernur Sulteng Longki Djanggola selaku ketua TPID menyampaikan bahwa kegiatan Hingh Level Meeting yang dilaksanakan sangat Urgens karena dapat sebagai sarana konsultatif dalam menjaga silaturahmi antar TPID Provinsi, Kota dan Kabupaten se-sualawesi tengah utamanya Pasca gempa, Tsunami dan Likuifaksi pada tanggal 28 september 2018.
selanjutnya Gubernur Sulteng menyampaikan bahwa bencana yang terjadi di wilayah yang kita cintai ini memberikan dampak yang luar biasa dan sangat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan perekonomian khususnya di wilayah Pasigala. Dengan hal tersebut Gubernur Sulteng selaku ketua TPID mengharapkan kerja keras semua pihak sesuai Tufoksi agar segera mengambil langkah strategis dalam rangka memperbaiki sendi-sendi perekonomian Daerah yang dapat mempercepat kebangkitan sulawesi tengah kearah yang maju, madiri dan berdaya saing. Pada bulan Oktober 2018 Inflasi kota palu merupakan tingkat inflasi tertinggi yaitu sebesar 2,27 % hal ini diakibatkan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok dan juga kenaikan biaya transfortasi yang cukup signifikan dan juga kenaikan harga barang-barang penting dan barang strategis lainnya serta terjadi kelangkaan yang disebabkan tingginya permintaan dan belum maksimalnya operasi pelabuhan akibat beberapa alat bongkar muatan mengalami kerusakan dari waktu normal 2 sampai 3 hari menjadi 6 bahkan 7 hari, itu mengakibatkan terganggunya kelancaran distribusi baik pangan maupun nonpangan.
“Untuk itu agar menjadi perhatian serius bagi PT.Pelindo agar segera memperbaiki peralatan alat bongkar muat, agar distribusi barang dapat lancar karena sangat mempengaruhi laju inflasi Daerah”. Ucapnya Gubernur dengan singkat.
Lanjut ia menyampaikan amanat Mendagri terkait hasil Rakorpusda TPID pada tanggal 16 – 19 Oktober 2018 untuk ditindaklanjuti yakni, Melakukan kerjasama antar daerah dan atau berbagai pihak, Mengalokasikan anggaran pada perangkat daerah yang membidangi pelaksanaan pengendalian inflasi di daerah untuk mendukung program kerja TPID, Berperan Aktif khususnya terkait pengendalian inflasi di Daerah yang difokuskan pada ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi sebagai bagian strategi 4 K, yakni Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, keterjangkauan harga dan surat mendagri yang meminta agar upaya pengendalian inflasi di Daerah dapat terintegrasi dan sejalan dengan Implementasi Roadmap pengendalian Inflasi Nasional. Jelasnya Gubernur Sulteng.**
