Denpasar, Bali (msn.com) – Tidak hanya Gubernur Bali, I Wayan Koster yang menyayangkan soal adanya “pemelintiran” penutupan usaha Toko Tiongkok, Ketua PHRI Bali yang juga Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Artha Ardana Sukawati juga mengendus kesan pemerintah diadu domba dengan pengusaha kecil.
“Jadi, saya minta jangan diplintir lah surat penertiban usaha pariwisata itu. Mohon teman-teman jangan mudah diadu domba seolah pemerintah tidak memperhatikan pengusaha kecil,” kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) Provinsi Bali, Cokorda Oka Artha Ardan Sukawati ketika dimintai keterangannya, Kamis (15/11) malam terkait biasnya sejumlah opini terkait masalah penutupan toko Tiongkok di Bali.
Lebih jauh, tokoh Puri Ubud itu mengatakan sejatinya penertiban terhadap penertiban usaha pariwisata hingga dilakukan langkah penutupan terhadap perusahaan yang melanggar aturan merupakan prestasi cukup menggembirakan.
“Sejatinya ini adalah prestasi. Bayangkan, hampir selama berpuluh-puluh tahun baru terungkap saat ini,” katanya.
Disinggung terkait langkah penertiban, Cok Ace menilai jika langkah hukum tersebut sebenarnya merupakan pelanggaran hukum biasa, norma niaga (perdagangan).
“Kita ada kok toleransi. Intinya, jangan disubsidi sedemikian besar. Ya, pastinya berdampak pada naik turunnya harga produk itu hingga berimbas pada iklim pariwisata Bali,” imbuhnya.
Kedepan kata dia, pihak pemerintah provinsi Bali akan melakukan pembicaraan dengan konsulat China terkait penertiban usaha pariwisata tersebut.
“Ini hanya sementara, saat ini memang low session buat tamu China, saya yakini nantinya akan normal lagi, ” jelasnya singkat. (bpn/tim)
