SULBAR, Mediasuaranegeri.com —Langkah Komisi Daerah (Komda) Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP KPK) Provinsi Sulawesi Barat yang melayangkan surat klarifikasi terbuka kepada redaksi FaktaDelik.com menuai sorotan. Pasalnya, surat bernomor 159.3/KOMDA-LP.KPK-SB/X/2025 tersebut dinilai mengandung nada intimidatif terhadap kebebasan pers.
Dalam surat yang beredar luas pada Jumat (17/10) itu, LP KPK menyatakan keberatan atas pemberitaan FaktaDelik.com berjudul “Aktivis Geram, Desak Satgas PKH Pasangkayu Hentikan Pembiaran Aktivitas Ilegal di Lahan Sitaan.”
Pihak LP KPK menuding media tersebut tidak menjalankan asas keberimbangan dalam penulisan berita, serta menyebut isi berita berpotensi menyesatkan publik.
Namun, sejumlah kalangan menilai isi surat klarifikasi itu justru menunjukkan sikap kurang bijak dari sebuah lembaga pengawal kebijakan publik. Kritik diarahkan pada gaya pernyataan LP KPK yang terkesan memvonis media tanpa melalui mekanisme hak jawab yang semestinya.
“Jika memang merasa dirugikan, salurannya jelas. Undang-Undang Pers memberi hak jawab, bukan surat terbuka yang menekan media,” ujar salah satu pegiat jurnalisme di Pasangkayu, Sabtu 18 Oktober 2025.
Menurutnya, pernyataan LP KPK yang menuduh FaktaDelik.com “tidak berimbang” dan “menyesatkan publik” seharusnya diuji lewat proses klarifikasi resmi kepada redaksi, bukan dengan menyebarluaskan dokumen yang bernada menghakimi.
“Cara seperti ini justru mengundang persepsi publik bahwa LP KPK ingin membungkam pemberitaan yang kritis terhadap pihak tertentu,” tambahnya.
Dalam suratnya, LP KPK juga menyinggung sejumlah dugaan pelanggaran oleh pihak perusahaan perkebunan di Pasangkayu, termasuk soal penguasaan lahan dan perambahan hutan lindung. Namun, penekanan pada poin tersebut dinilai tidak relevan dengan substansi keberatan terhadap media.
Beberapa pemerhati media menilai, langkah LP KPK dapat mencederai prinsip transparansi dan kemerdekaan pers yang dilindungi dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kebebasan pers, kata mereka, seharusnya dijaga bersama, bukan dihadapkan dengan sikap reaktif lembaga masyarakat.
“Pers bekerja berdasarkan data dan konfirmasi. Kalau LP KPK ingin memberi klarifikasi, cukup dengan hak jawab, bukan menyerang balik media secara terbuka,” tegas seorang jurnalis senior di Sulbar.
Klarifikasi terbuka dari LP KPK Sulbar ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak tentang pentingnya menjaga etika dalam menyampaikan keberatan atas karya jurnalistik agar tidak terkesan sebagai upaya mengintervensi kemerdekaan pers.
(Tim)
***
