MAMUJU, Mediasuaranegeri.com – Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Mamuju melaksanakan tahapan pembinaan tahap pertama bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Pembinaan ini ditujukan kepada 24 orang P3K yang terjaring dari hasil penilaian kepala sekolah, pengawas, dan koordinator wilayah.
Penilaian tersebut mencakup tiga aspek utama, yaitu perilaku, kedisiplinan (kehadiran), dan kinerja. Namun dalam praktiknya, ditemukan sejumlah variasi pada hasil penilaian. Ada yang kinerjanya baik namun tingkat kehadirannya rendah, ada pula yang rajin hadir tetapi capaian kinerjanya belum maksimal, termasuk pada aspek perilaku.
Kepala Bidang Pembinaan SD, Dr. Haedar Harun, S.Pd.I., M.Pd., menjelaskan bahwa pembinaan ini menjadi upaya memperbaiki indikator-indikator penilaian tersebut.
“Pembinaan ini dilakukan agar kelemahan yang ada bisa diperbaiki. Misalnya terkait ketidakhadiran, ada yang mencapai 20 kali, ke depan harus ditekan. Begitu juga dengan aspek perilaku sosial di sekolah, jangan sampai ada sikap cuek meskipun merasa hubungannya sudah baik,” ungkap Haedar, diruang kerjanya Senin 8 September 2025.
Selain aspek kedisiplinan dan perilaku, pembinaan juga menekankan aturan kehadiran P3K. Haedar menegaskan, jika seorang P3K tidak hadir selama 10 hari berturut-turut tanpa kabar, maka akan dievaluasi sesuai regulasi.
Selain itu, Haedar juga menyinggung kondisi wilayah terpencil seperti Kalumpang dan daerah kepulauan. Menurutnya, meski faktor kemanusiaan harus diperhatikan, aturan tetap tidak boleh diabaikan.
“Saya sudah siapkan rumah guru di wilayah 3T, tetapi jangan sampai kesempatan itu dimanfaatkan untuk pulang terlalu sering. Kebijakan boleh saja, tapi kewajiban harus lebih diutamakan,” tegasnya.
Terkait isu gaji yang belum diterima P3K, Haedar memastikan hal itu merupakan bagian dari proses tahapan. Ia memperkirakan, setelah pembinaan selesai pada Rabu (10/9), tenaga kontrak akan menandatangani kontrak pada Kamis hingga Sabtu, dan setelah itu gaji sudah bisa dicairkan.
Lebih jauh, Haedar menjelaskan bahwa pembinaan ini sejalan dengan target peningkatan mutu pendidikan di Mamuju.
“Kami selalu berpegang pada empat ukuran evaluasi pendidikan, yakni konteks, input, proses, produk, dan output. Walaupun regulasi sudah bagus, input dan proses tetap harus diperbaiki. Hasilnya pun harus berkeadilan, tidak boleh hanya bagus di kota sementara di wilayah 3T tertinggal,” tuturnya.
Lanjut Haedar, ke depan fokus Dinas Pendidikan Mamuju bukan hanya pada sarana dan prasarana, tetapi lebih pada peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik. Hal itu diharapkan mampu mendorong pemerataan mutu pendidikan di perkotaan maupun daerah terpencil.
“Alhamdulillah, empat tahun terakhir Mamuju selalu tertinggi dalam pengelolaan sarana prasarana. Tahun 2026, fokus kita adalah pembinaan manusia. Prinsipnya asas keadilan: pendidikan di kota, wilayah 3T, maupun pinggiran harus sama,” pungkasnya.
(Dirman)
***
