POLHUKAM

POLRES Mamuju Utara Mengawal KPUD Pasangkayu Dalam Penetapan Ulang Lokasi TPS Dampak PERMENDAGRI NO.60 TAHUN 2018

Pasangkayu,Sulbar||mediasuaranegeri.com – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kab.Pasangkayu melakukan Penetapan Ulang Lokasi TPS yang akan digunakan mencoblos pada Bulan April 2019 mendatang yang bergeser dikarenakan Dampak dari Permendagri No.60 tahun 2018.

TPS tersebut terdapat di Daerah Perbatasan Desa Pakawa Kab.Pasangkayu Provinsi Sulbar dengan Desa Ngovi  Kec.Rio Pakava Provinsi Sulteng.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kabag Ops Polres Mamuju Utara AKP Rigan Hadi Nagara S.Ik, Rabu (09/1/2019).

Rigan menjelaskan, penetapan ulang tersebut dilakukan karena adanya perubahan regulasi dari KPU yang mengharuskan adanya penetapan ulang Beberapa TPS yang terkena dampak dari Permendagri No.60 tahun 2018.

Turut mengawal dalam kegiatan tersebut, Waka Polres Matra AKBP Takdir Daud SH, Kabag Ops Polres Matra AKP Rigan Hadi Nagara,S.Ik, Kapolsek Pasangkayu AKP Sujarwo SH, Kasat Intelkam Polres Matra IPTU Rahmatullah,SE, Kasat Sabhara AKP Sukaryono SH, Kanit Ik Polsek Pasangkayu IPDA Yauri Yusuf, Kanit Reskrim Polsek Pasangkayu IPDA Usman,SH. Serta BKTM Desa Pakawa BRIGPOL Darwis Kamal dan Safaruddin Ketua PPK Kec.Pasangkayu, serta beberapa anggota Komisioner KPU Kab.Pasangkayu.

Dalam Rangka Mendukung Program Unggulan Kapolres Mamuju Utara yakni Pelayanan Prima Kepolisian, maka pihak kepolisian mendampingi Ketua KPU Kab.Pasangkayu Syahran Ahmad,S.Pd bersama Komisioner KPU Kab.Pasangkayu melakukan Pengecekan tempat yang akan ditempati melakukan Pencoblosan yang terkena dampak dari Permendagri tersebut.

TPS 3 yang terletak di Dusun Putih Mata, semula akan ditempatkan di samping Mesjid Al Takwa, terpaksa dipindahkan dirumah Alm.Andi Tangka yang berjarak kurang lebih 100 meter dan TPS 4 yang akan ditempatkan dirumah Kepala Dusun Waitike dipindahkan ke Balai Pertemuan Waitike berjarak kurang lebih 50 Meter sedangkan TPS 5 yang semula terletak di Dusun Siwata dipindahkan ke Dusun Waesuba berjarak kurang lebih 500 Meter.

Secara Umum pemindahan TPS dari tempat semula warga masyarakat setempat menerima, akan tetapi mereka tidak mengakui terbitnya Permendagri Nomor 60 Tahun 2018 yang menjadi pegangan Pihak Pemerintah Donggala.

Masyarakat Desa Pakawa Kec.Pasangkayu setempat hanya berpatok kepada Top Down bukan dari Permendagri No.60 Tahun 2018.*(hpm/msn)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top