ADVETORIAL

60 Personel Polres Mamuju Utara Diturunkan Lakukan Pengamanan Aksi Damai

Saat massa yang mengatas namakan dirinya Aliansi Masyarakat Desa Pakava melakukan orasi didepan gedung DPRD Pasangkayu (ft.jy)

Pasangkayu,Sulbar||mediasuaranegeri.com (Advertorial) – Sedikitnya 60 Personel Polres Mamuju Utara diturunkan untuk mengamankan dan mengawal kegiatan aksi damai Oleh Aliansi Masyarakat Desa Pakava Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu yang tidak menerima Permendagri No.60 tahun 2018 di Kantor DPRD Pasangkayu. (8/1/2019)

Ket foto: Aliansi Masyarakat Desa Pakava saat melakukan unjuk rasa penolakan UU tapal batas Prov. Sulbar dengan Prov. Sulteng didepan Kantor DPRD Pasangkayu(ft.jy)

Aksi Damai massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Desa Pakava Kec.Pasangkayu Kab. Pasangkayu didepan Kantor DPRD Pasangkayu berjumlah sekira 150 Orang dari berbagai Dusun di Desa Pakava Kec.Pasangkayu yang sebelumnya di Kawal Oleh Sat Lantas dari titik Kumpul selanjutnya mengarah ke Arah Tujuan di bawah Kendali Kanit Patroli IPDA Steven T.Lumow S.Ik.

Dalam Orasinya, Korlap yang tak lain adalah Jaya Kepala Desa Pakava menyampaikan bahwa, Alasan menolak bergabung masuk Kab.Donggala dikarenakan Salah Satu Contoh Jarak Tempuh Kota Pasangkayu menuju ke tempat mereka hanya sekitar 27 KM sedangkan ke Kab.Donggala harus memutar terlebih dahulu dan butuh waktu 2 jam.

“Barang siapa di antara kita di Kab. Pasangkayu tidak mendukung Perjuangan kami ini, itu sama halnya merupakan orang bodoh,karena kami bukan mempertahankan Desa Rio Pakava tetapi mempertahankan Kab.Pasangkayu,” ujarnya.

Ket foto: saat berlangsungnya diskusi dengar aspirasi yang mengatas namakan dirinya Aliansi Masyarakat Desa Pakava diruang aspirasi Kantor DPRD pasangkayu. (ft.jy)

Setelah Orasi, Beberapa Anggota DPRD Pasangkayu menerima 5 Orang Perwakilan Aliansi Masyarakat Desa Pakava untuk bergeser masuk kedalam gedung DPRD Pasangkayu bersama Wakil Ketua Bidang Pemerintahan DPRD  Ikram Ibrahim, Ketua Komisi I DPRD Irfandi Yaumil, RM, Anggota Komisi I, H. A. Enong, dan Anggota Komisi II, H. Saifuddin Baso SE.M.Si serta Pemda Pasangkayu yang diwakili Asisten I H.Makmur SE.Msi dan Kabag Pemerintahan Muhammad Hatta.

“Apabila kami di sana tidak di perhatikan oleh Pemerintah Kab. Pasangkayu, kami tidak akan ikut memilih pada Pesta Demokrasi nanti dan kami akan terus datang ke Kantor ini apabila putusan Kemendagri itu tidak di cabut”.

Lanjut ia sampaikan, Sekarang kita tidak usah membahas yang sudah-sudah tetapi kita sekarang membahas apa jalan keluarnya dalam permasalahan ini, Tutupnya Jaya.

Setelah menyampaikan Unek-uneknya didepan Anggota DPRD dan dari Instansi Pemerintahan, Masyarakat membubarkan diri dan menunggu janji dari Asisten I yang akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulbar tentang tindak Lanjut dari tuntutan mereka agar supaya Permendagri tersebut direvisi serta tidak Lupa Berterima kasih kepada Polres Mamuju Utara dan Jajaran yang telah mengawal sehingga mereka Tertib menyampaikan Aspirasinya.**
(J.Y/Asw/Adv)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top